TANJUNGPINANG (HAKA) – Belakangan ini, masalah antara dua lembaga yang notabenenya sebagai penggerak pemerintahan, yakni Pemko dan DPRD Tanjungpinang menjadi topik hangat di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (FKMP) Tanjungpinang yang terdiri dari perkumpulan organisasi kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta kepada lembaga eksekutif dan legislatif, segera menghentikan polemik yang terjadi.
Koordinator FKMP Tanjungpinang, Ismail mengatakan, forum ini terbentuk atas dasar kesadaran dan keprihatinan mereka, sebagai warga Tanjungpinang yang menginginkan kota Gurindam itu damai dan penuh keakraban.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif kepada semua pihak dan mohon petunjuk kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjungpinang, bagaimana cara meredam kekisruhan yang terjadi.
Hal yang sama ditegaskan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tanjungpinang, Heri bersama salah satu Koordinator FKMP, Syaiful.
Menurut mereka, Wali Kota dan DPRD merupakan mitra sejati dalam membangun Tanjungpinang serta punya tanggungjawab besar untuk menyejahterakan rakyat.
“Kita berada di tengah-tengah, tidak pro sana-sini. Niat kami ingin kedamaian bagaimana para pemimpin kita ini saling bahu-membahu membangun negri,” sebut Heri.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus bergerak dan mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjernihkan suasana, meminta pendapat kepada tokoh masyarakat, budayawan, termasuk mantan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI.
Tidak sampai di situ, pihaknya akan audiensi dengan wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, ketua partai politik untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
“Tidak ingin kegaduhan ini terus berlanjut, karena sangat berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan, terhambatnya pembangunan daerah dan melambatnya pergerakan perekonomian masyarakat,” tukasnya.(zul/rilis)
