TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Musni Hardi K Atmaja menyampaikan, perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kepri mengalami perkembangan yang cukup baik.
Dia mengatakan, dari seluruh pemda yang ada di Provinsi Kepri, terdapat lima Pemda yang mengalami peningkatan indeks ETPD, dan 3 Pemda mengalami indeks ETPD.
“Berdasarkan status indeks ETPD, Pemprov Kepri dan mayoritas kabupaten/kota masih berstatus maju,” katanya dalam kegiatan Penandatanganan Roadmap dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se- Provinsi Kepri, di Hotel Swiss Bell, Kota Batam, Selasa (16/11/2021) kemarin.
Disampaikannya, per triwulan II 2021 ini, indeks ETPD Kepri secara nasional sebesar 62,46 persen. Untuk daerah yang tertinggi secara nasional yakni DKI Jakarta dengan indeks ETPD sebesar 88.80 persen dan disusul Jawa Barat 87,90 persen.
Gubernur Ansar Ahmad menambahkan , Pemprov Kepri mendukung penuh percepatan dan perluasan penerapan ETPD di Provinsi Kepri.
Karena menurutnya, dengan ETPD dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, mewujudkan keuangan yang inklusif.
“Dan yang terpenting adalah melaksanakan amanat Kepres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas TP2DD),” tegasnya.
Strategi dan upaya pemerintah daerah untuk percepatan dan perluasann ETPD tersebut, sambungnya, dituangkan dalam bentuk road map dan timeline ETPD, yang isinya akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kepala daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
“Saya berharap seluruh kepala daerah se-Kepri memiliki komitmen yang solid dan terarah serta terukur dalam mendorong elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah,” pesannya.
Selain itu, Pemprov Kepri juga telah membentuk Tim TP2DD pada Maret 2021. Dengan telah terbentuknya tim tersebut, diharapkan mekanisme digitalisasi ekonomi cepat berjalan di Kepri.(kar)
