TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar, tentang strategi optimalisasi penyerapan APBD tahun 2022.
Webinar yang digelar, Rabu (9/2/2022) pukul 13:00 WIB tersebut, menghadirkan 3 kepala daerah di Indonesia sebagai keynote speaker (pembicara utama).
Tiga kepala daerah tersebut, yakni Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Koleka Utara, Nur Rahman Umar dan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.
Seperti diketahui, serapan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 nyaris mencapai 100 persen, yakni tepatnya diangka 97,79 persen. Bahkan, Pemko Tanjungpinang masuk 20 besar realisasi belanja APBD dari 98 kota se-Indonesia.
Hal itu diketahui berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang dipaparkan Wali Kota Tanjungpinang Rahma pada Selasa (18/1/2022) lalu.
“Laporan capaian realisasi APBD Kota Tanjungpinang tercapai 88,16 persen, sedangkan penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sekitar 97,79 persen untuk fisik,” kata Rahma.
Ia pun mengapresiasi jajaran Pemko Tanjungpinang. Bahkan orang nomor satu di pemko ini mengaku bangga, bisa menjadi narasumber dalam webinar yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya bangga dan ucapkan terima kasih ke kemendagri, yang menjadikan saya sebagai narasumber dalam webinar itu,” ucapnya.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah.
Memang kata Rahma, proses penyerapan APBD tahun ini mengalami keterlambatan karena adanya perubahan regulasi keuangan daerah dari Permendagri Nomor 3 tahun 2006 menjadi Permendagri nomor 77 tahun 2020 sehingga terjadi perubahan sistem dari Simda menjadi SIPD.
Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh OPD di Pemko Tanjungpinang tetap bekerja keras agar dengan sistem baru ini penyerapan anggaran dapat maksimal.
“Sesuai dengan instruksi Presiden dan Gubernur, diminta seluruh pimpinan OPD untuk segera membelanjakan anggarannya, karena anggaran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk berkomitmen dalam pencapaian target fisik dan keuangan di setiap triwulan.
“Hal itu guna mempercepat penyerapan anggaran tersebut,” harapnya.(zul)
