TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (31/3/2022).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak itu, Ansar memaparkan, sepanjang tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Provinsi Kepri yang terealisasi sebesar Rp 3,737 triliun.
“Angka itu, sekitar 96,98 persen dari target pendapatan yang ditetapkan di tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp 3,854 triliun,” jelasnya.
Untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sebesar Rp 1,347 triliun atau 93,98 persen dari target yang sebesar Rp 1,436 triliun.
Selanjutnya, pendapatan dari Dana Transfer, yang terealisasi sebesar Rp 2,362 triliun atau 98,81 persen dari target yang sebesar Rp 2,390 triliun.
“Serta pendapatan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp 27,537 miliar dan dapat direalisasikan 100 persen sesuai dengan target,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, dari sisi belanja, dari Rp 3,918 triliun belanja dalam APBD tahun 2021, dapat terealisasi sebesar Rp 3,702 triliun atau sebesar 94,47 persen dari total keseluruhan belanja APBD Pemprov Kepri tahun 2021.
“Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” paparnya.
Sementara untuk penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2021 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yakni sebesar Rp 64,513 miliar.
Ansar juga menyampaikan, di tahun anggaran 2021, Pemprov Kepri mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk bidang Pertanian dan Pekerjaan Umum.
Adapun jumlah anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Provinsi Kepri di tahun anggaran 2021 sebesar Rp 27,562 miliar dan terealisasi sebanyak Rp 27,043 milyar lebih atau 98,11 persen.
Dalam kesempatan itu, disampaikan juga, capaian indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepri di tahun anggaran 2021.
Menurutnya, dari total 534 indikator dari 40 urusan sebanyak 437 indikator dengan status capaian sangat tinggi. Kemudian, 26 indikator berstatus tinggi, 15 indikator berstatus sedang, 6 indikator berstatus rendah dan 50 indikator berstatus sangat rendah.
Ansar mengatakan, berdasarkan rekapitulasi terhadap capaian indikator kinerja program pada tahun 2021 tersebut, status capaian dengan kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang mencapai 89,51 persen.
“Capaian ini tidak terlepas dari dukungan yang sangat kuat dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah,” tuturnya.(kar)
