TANJUNGPINANG (HAKA) – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma sedang mencari solusi terbaik, terhadap rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Solusi itu, kata Rahma diawali dengan melakukan pemetaan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya minta ke OPD segera buat pemetaan sesuai kebutuhan instansinya masing-masing. Susun analisis jabatan dan beban kerja berdasarkan bidang tugasnya,” ucap Rahma, saat ditemui di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (9/6/2022) sore.
Menurutnya, dengan adanya pemetaan ini, maka akan menjadi dasar bagi pemko untuk, menyampaikan ke Kemenpan-RB bahwa tenaga PTT dan THL tersebut memang masih dibutuhkan sehingga ada kejelasan terhadap nasib mereka.
“Perihal diterima atau tidak, tentu setiap persoalan itu pasti ada jalan keluar yang bisa ditawarkan. Dan kita akan terus mencari solusinya,” terangnya.
Karena tambah dia, apabila tenaga honorer ini akan dihapuskan, maka tentu akan berdampak bagi kinerja Pemko Tanjungpinang. Sehingga tidak ada salah untuk dipertahankan.
“Apa lagi ini menyangkut kehidupan para honorer bersama keluarganya. Jika kita tidak temukan solusi terbaik, ini potensi ribuan orang akan kehilangan pekerjaan, saya tidak menginginkan hal itu,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia juga berharap kepada Kemenpan RB bisa memberikan solusi terbaik bagi nasib para PTT dan THL ini, sehingga bisa ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tamrin Dahlan menjelaskan saat ini, jumlah ASN dan PPPK di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang ada sebanyak 3.366 orang. Yang terdiri PNS sebanyak 3.184 orang dan PPPK sebanyak 182 orang.
Sedangkan jumlah PTT sebanyak 953 dan THL atau honor kantor 1.941 orang, sehingga total PTT dan THL sebanyak 2.894 orang.
Tamrin mengakui, bahwa pihaknya sudah mendata semua seluruh tenaga honorer di Pemko Tanjungpinang ini sesuai dengan permintaan pemerintah pusat.
“Mana yang memenuhi syarat ikut CPNS atau PPPK. Tinggal menunggu solusi dan maunya pemerintah pusat seperti apa,” tukasnya.(zul)
