TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara menyampaikan, belanja Pemprov Kepri di APBD Perubahan 2022 ini diproyeksikan sebesar Rp 4 triliun
“Angka itu naik dibanding dengan APBD murni tahun 2022 sebesar Rp 3,870 triliun. Tapi itu semua tentunya harus diimbangi dengan penerimaan kita,” katanya, Senin (11/7/2022).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri ini melanjutkan, untuk memaksimalkan pendapatan sepanjang tahun ini, Pemprov Kepri telah menetapkan target kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri, untuk penerimaan pendapatan di sepanjang tahun anggaran 2022.
“Supaya target penerimaan kita lebih rill, jadi dalam satu semester itu kita tetapkan berapa sebenarnya kemampuan pendapatan kita dan proyeksi ke depan berapa. Kita arahkan (Dispenda) seperti itu, sehingga ada keseimbangan antara penerimaan dan belanja,” jelasnya.
Karena, sambung Adi, sampai hari ini sumber utama untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Kepri masih bersumber dari sektor pajak kendaraan.
Sedangkan untuk retribusi dalam hal ini labuh jangkar, ia menyebut realisasinya di tahun ini masih belum maksimal. Kondisi itu ujarnya, membuat APBD Kepri saat ini mengalami defisit sekitar Rp 200 miliar.
“Labuh jangkar memang ada masuk (PAD) tapi nilainya juga masih kecil, sekitar Rp 3 atau Rp 4 miliar saja,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kepri, untuk menggenjot pendapatan dan menutupi defisit, yakni melalui program pemutihan denda pajak kendaraan yang mulai berlangsung sejak 1 Juli hingga 30 November 2022.
“Pemutihan pajak itu salah satu upaya kita meningkatkan pendapat. Karena itu sekarang dia minta agar Dispenda menghitung proyeksi pendapatan sampai akhir tahun selama program itu berlangsung,”pungkasnya.(kar)
