TANJUNGPINANG (HAKA) – Ombudsman RI Perwakilan Kepri, sudah meminta keterangan dari Direktur BUMD PDAM Tirta Kepri, Mamat, beberapa waktu lalu. Demikian ditegaskan Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.
Hasilnya, kata Lagat, banyak ditemukan masalah, terkait pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat di Pulau Bintan khususnya Kota Tanjungpinang, untuk tahun 2019 hingga tahun 2021.
“Karena pelayanan mereka serba terbatas, mulai kapasitas air di sejumlah waduk, ditambah banyak titik pipa yang bocor,” terang Lagat kepada wartawan Selasa (16/8/2022).
Sumber air yang digunakan Tirta Kepri untuk masyarakat Tanjungpinang dari Waduk Sei Pulai dan Sei Gesek dengan jumlah penjualan air sekitar 3.655.658 meter kubik tahun 2019, dan 3.682.363 meter kubik pada tahun 2021.
Sedangkan, Kecamatan Bintan Timur di Waduk Kolam Enam, dengan penjualan air sebanyak 285.297 meter kubik di tahun 2019, dan tahun 2021 sekitar 319.686 meter kubik.
“Dari laporan yang kami minta, jumlah pelanggan mereka saat ini total 22.359 orang,” sebutnya.
Jika dinilai dari angka-angka tersebut, distribusi air ke pelanggan tidak maksimal. Sebab, tingkat kebocoran mencapai 41 persen.
Sedangkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, sambung Lagat, toleransi tingkat kebocoran itu adalah maksimun 20 peren.
“Artinya, tingkat kebocoran 41 persen itu dianggap gagal dengan membuang air percuma oleh Tirta Kepri,” jelasnya.
Untuk itu, Lagat meminta kepada Pemprov Kepri selaku pemilik saham, agar kucurkan dana demi perbaikan pipa induk distribusi ke masyarakat yang masih menggunakan pipa plastik sejak tahun 1969 lalu.
Pasalnya, perusahaan itu tidak lagi mendapatkan tambahan anggaran dari Pemprov Kepri sejak 2018 lalu.
“Mereka berencana akan mengganti pipa induk distribusi dari Sei Pulai dan Gesek untuk ke pelanggan sekitar 60 meter dengan total anggaran Rp 12 miliar,” sarannya.
Diketahui, pendapatan PDAM Tirta dari pelanggan tahun 2021 lalu sekitar Rp 31.266.946.000 atau Rp 31 miliar.
“Untuk pengeluaran tahun 2021 sebesar Rp 31.264.388.000. Ditambah biaya operasional Rp 10 juta, mereka defisit Rp 8 juta tahun kemarin,” imbuhnya. (rul)
