TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, Pemprov Kepri akan membentuk tim pengawasan, dengan menggandeng TNI Polri untuk mengawasi penyaluran solar bersubsidi, kepada nelayan.
“Supaya tepat sasaran, dan benar-benar nelayan kecil yang berhak, yang mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut,” katanya, di Kota Tanjungpinang, kemarin.
Selain itu, Ansar juga menekankan kepada pihak Pertamina sebagai penyalur, mengenai pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi solar subsidi untuk nelayan.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian,” tegasnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu juga mengatakan, Pemprov Kepri juga akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar kuota solar bersubsidi bagi nelayan bisa ditambah.
“Nelayan dengan kapal 1 sampai 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan solar bersubsidi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Arif Fadillah, menambahkan, adapun jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang.
“Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 unit,” jelasnya.
Dari total jumlah armada itu, nelayan yang berhak menggunakan solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297 orang.
Sedangkan, kuota kebutuhan solar bersubsidi di Kepri mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter.
“Kuota tersebut mencakup semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi,” tuturnya.(kar)
