TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri bersama Pemda kabupaten/kota di Kepri, akan segera melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, anggaran BLT yang akan disalurkan berasal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Jumlahnya kalau kita hitung ada sekitar Rp 30 miliar. Itu berasal dari 2 persen DAU dan DBH Pemprov Kepri dan seluruh kabupaten/kota di Kepri,” katanya, Selasa (13/9/2022) kemarin.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menjelaskan, besaran BLT yang nantinya akan disalurkan kepada warga tak mampu, yakni, sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan.
“Rp 300 ribu itu per KK untuk per tiga bulan. Tujuannya, supaya mereka dengan uang Rp 300 ribu itu bisa membeli barang-barang yang ada di kedai di kampungnya. Supaya hidup juga ekonomi,” jelasnya.
Adapun masyarakat yang nantinya, akan menjadi penerima penyaluran BLT tersebut, yakni, masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) susulan, namun belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Itu prioritas. Selain itu, bisa juga nanti kabupaten/kota melakukan penyaluran BLT tersebut ke tukang ojek dan nelayan, sesuai dengan aturan yang tertuang di PMK (Peraturan Menteri Keuangan,red),” paparnya.
Disinggung soal kapan penyaluran BLT tersebut akan dilakukan, Ansar mengatakan, saat ini Pemprov Kepri bersama pemda di kabupaten/kota tengah melakukan pendataan.
“Supaya BLT tersebut nantinya benar-benar tepat sasaran,” imbuhnya.
Sejauh ini kata Ansar, Pemprov Kepri sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri terkait penyaluran BLT tersebut.
“Kita sudah minta surat dengan BPKP, dan BPKP sudah memberikan green light-lah, tinggal kita menyalurkan itu nanti harus tepat sasaran,” pungkasnya.
(kar)
