TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menyampaikan, APBD Provinsi Kepri tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 4,1 triliun.
Angka tersebut naik, bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya sebesar Rp 3,767 triliun, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam rapat paripurna penyampaian KUA PPAS APBD Kepri tahun 2023, Senin (8/8/2022) lalu.
Adi Prihantara menuturkan, sejatinya penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kepri tahun 2023, dijadwalkan DPRD Kepri pada, Senin (31/10/2022), namun hal tersebut batal dilaksanakan.
“Belanjanya masih kegedeaan di angka Rp 4,2 triliun, sedangkan belanja kita diproyeksikan Rp 4,1 triliun. Jadi harus diserasikan dulu,” katanya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (31/10/2022).
Adi menyebut, penyerasian belanja APBD Kepri tahun 2023 itu perlu dilakukan. Hal ini, bertujuan, supaya APBD Kepri tahun 2023 tidak mengalami defisit.
“Biar tidak defisit dan akhirnya punya utang. Nanti malah wan prestasi namanya, tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab,” jelasnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri itu melanjutkan, penyerasian anggaran di APBD Kepri tahun 2023 tersebut akan segera dirampungkan, sehingga APBD Kepri tahun 2023 bisa segera dibahas bersama DPRD Provinsi Kepri.
“Karena waktu (pembahasan) APBD inikan cuma satu bulan. Kita optimis bisa segera diselesaikan. Karena sekarang yang dipikirkan itu cuma satu saja, yaitu memotong belanja,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripuna penyampaikan KUA PPAS, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, pendapatan Provinsi Kepri di tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,674 triliun.
“Dan diproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan belanja APBD Kepri tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,767 triliun,” katanya.
Sedangkan untuk penerimaan pada tahun anggaran 2023 mendatang diproyeksikan sebesar Rp 120 miliar. Angka itu merupakan Silpa dari tahun anggaran 2022.
“Proyeksi pendapatan dan belanja tersebut merupakan proyeksi sementara. Namun gambaran proyeksi pendapatan dan belanja tersebut diharapkan dapat mendekati kebutuhan riil Pemerintah Provinsi Kepri yang tersusun dalam RKPD tahun 2023,” paparnya.(kar)
