TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2023 sebesar Rp 15,93 triliun.
DIPA ini diserahkan kepada 17 satuan kerja, dan Dana TKDD kepada pemda di 7 kabupaten/kota Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni Dompak, Jumat (16/12/2022).
Dari total Rp 15,93 triliun, sebanyak Rp 7,97 triliun diperuntukkan bagi 17 Satker kementerian/lembaga di Kepri. Kemudian, sebanyak Rp 7,95 triliun lainnya diperuntukkan bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepri.
Ansar dalam kesempatan itu menekankan kepada instansi serta pemda, agar dapat memanfaatkan anggaran APBN ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Dalam mengelola anggaran tersebut, juga harus dilakukan dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan,” pesannya.
Khusus kepada Pemda di Kepri yang menerima dana desa, orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menginstruksikan, supaya dana desa tersebut dapat digunakan dengan optimal.
“Gunakan dana desa itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.(kar)
Rincian Dana Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 se-Provinsi Kepri :
1. Pemprov Kepri :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 340.203 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 1.131 triliun
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 313.990 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 283.408 miliar
Jumlah : Rp 2.068 triliun
2. Kabupaten Natuna :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 207.577 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 407.503 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 119.489 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 67.568 miliar
– Hibah ke Daerah : Rp 2.47 miliar
– Dana Desa : Rp 51.720 miliar
– Insentif Fiskal : Rp 12.575 miliar
Jumlah : Rp 868.913 miliar
3. Kabupaten Kepulauan Anambas :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 155.912 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 383.891 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 115.893 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 46.477 miliar
– Dana Desa : Rp 37.718 miliar
– Insentif Fiskal : Rp 10.659 miliar
Jumlah : Rp 750.551 miliar
4. Kabupaten Karimun :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 108.205 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 432.627 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 106.444 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 125.132 miliar
– Hibah ke Daerah : Rp 1.72 miliar
– Dana Desa : Rp 36.389 miliar
– Insentif Fiskal : Rp 10.079 miliar
Jumlah : Rp 820.600 miliar
5. Kota Batam :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 185.839 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 690.211 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 36.980 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 360.300 miliar
Jumlah : Rp 1.273 triliun
6. Kota Tanjungpinang :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 76.701 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 464.484 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 28.730 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 96.275 miliar
– Insentif Fiskal : Rp 10.104 miliar
Jumlah : Rp 676.295 miliar
7. Kabupaten Lingga :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 76.702 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 471.147 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 56.218 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 83.916 miliar
– Hibah ke Daerah : Rp 1.6 miliar
– Dana Desa : Rp 61.378 miliar
Jumlah : Rp 750.963 miliar
8. Kabupaten Bintan :
– Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 81.056 miliar
– Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 493.791 miliar
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : Rp 28.192 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 96.887 miliar
– Dana Desa : Rp 30.582 miliar
– Insentif Fiskal : Rp 19.710 miliar
Jumlah : Rp 750.220 miliar
#sumber : Kemenkeu
