JAKARTA (HAKA) – Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Tower BPK RI Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Tito menjelaskan, realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51 persen atau Rp 1.165,98 triliun.
“Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun,” katanya.
Sedangkan realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, angka tersebut meningkat 2,04 persen dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.
“Selain itu, APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen,” paparnya.
Terpisah, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, bahwa meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak.
“Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD,” ujarnya dalam (Rakornas) Keuangan Daerah di Lampung.
Selain itu, sambung Fatoni, faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. Karena, berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi), kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD.
“Kalau kepala daerah ini dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus,” pungkasnya. (kar)
