TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Hanafi Ekra mengapresiasi Pemerintah Provinsi, yang telah memperpanjang Surat Perjanjian Kerja (SPK) PTK Non ASN tahun 2023.
“Khususnya kepada Pak Gubernur Kepri, yang telah memperpanjang kontrak para guru honorer,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).
Menurutnya, perpanjangan kontrak ini memberi dampak baik bagi para guru. Apalagi keberadaan mereka sangat penting untuk Provinsi Kepri, yang kondisi geografisnya kepulauan.
“Kami memberi apresiasi kepada pemerintah yang selalu peduli dengan para guru,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri ini.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus mendorong agar seluruh guru honorer di Kepri, dapat segera berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita akan dorong cepat. Mudah-mudahan nanti Pemerintah Pusat bisa memberikan kuota yang lebih besar dan lebih cepat,” katanya, usai menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PTK Non ASN di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (13/2/2023).
Menurutnya, peran guru honorer saat ini sangat strategis bagi pembangunan di Kepri. Karena, berkat dedikasi dari para guru tersebut membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri di tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021.
“Bahkan di tahun 2022 IPM kita yang 76,46 poin, menjadikan kita sebagai provinsi terbaik pertama di Sumatera dan terbaik ke-4 di Indonesia,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, Andi Agung menyampaikan, saat ini jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepri tercatat sebanyak 2.575 orang.
“Dengan rincian di Anambas 113 Orang, Batam 694 orang, Bintan 269 orang, Karimun 461 orang, Lingga 252 orang, Natuna 345 orang dan Tanjungpinang 441 orang,” pungkasnya. (fik)
