BATAM (HAKA) – Ketua Komisi IV DRPD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar meminta Pemprov Kepri, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
“Pembangunan kesejahteraan sosial ini juga telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kami di Komisi IV DPRD,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kesejahteraan Sosial, di Golden View Hotel, Batam, Rabu (1/3/2023).
Dewi menyarankan kepada Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan kualitas, kuantitas, serta inovasi dalam program pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Program itu harus berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kepri,” pesannya.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komisi IV DPRD, imbuhnya, juga akan turun ke tengah masyarakat, untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat dan akan berusaha untuk mengakomodir aspirasi tersebut.
Kadissos Kepri, Eko Sumbaryadi, menyampaikan, rakor ini merupakan agenda tahunan guna menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya.
“Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, tapi benar-benar dilaksanakan untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat, baik yang bersifat pelayanan maupun bantuan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Yeni Ardianti, menambahkan, rakor ini diikuti oleh oleh 57 orang peserta, terdiri dari, kepala dinas dan sekretaris dari instansi sosial kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian, para kepala bidang, dan sub koordinator perencanaan dan evaluasi pada dinas sosial kabupaten kota se-Provinsi Kepri, serta unsur-unsur terkait dalam Penyelenggaran pembangunan Kesejahteraan Sosial.
“Untuk narasumber kita undang dari BPS, Bapelitbang, dan kementerian sosial,” ujarnya.
Yeni menerangkan, rakor yang dilaksanakan pada Rabu (1/3/2023) hingga Jumat (3/3/2023) itu akan membahas 4 isu utama.
Pertama sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan rencana kerja bidang kesejahteraan sosial. Kedua, sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan rencana anggaran yang bersifat penting, mendesak untuk segera dilaksanakan dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ketiga yaitu, mengembangkan dan memperkuat optimalisasi program pembangunan kesejahteraan sosial, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dalam penyusunan rencana kerja, dan anggaran program kesejahteraan sosial.
“Dan terakhir mengembangkan serta memperkuat mekanisme pengendalian, dan pengawasan terhadap program kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di kabupaten kota,” jelasnya.
Ikut hadir dalam rakor tersebut anggota DPRD dari Komisi IV, yakni Sekretaris Komisi IV, Wirya Putra Sar Silalahi. Kemudian anggota Komisi IV, Ririn Warsiti, Alex Guspeneldi, dan Uba Ingan Sigalingging. (kar/arp)
