TANJUNGPINANG (HAKA) – Saat ini Pemko Tanjungpinang sementara melakukan proses verifikasi, dan validasi terhadap data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), tahun 2021.
Sebab berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 12.386 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin, diketahui terdapat sekitar 2.800 data anomali (tidak normal).
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan, data anomali tersebut, berasal dari penduduk yang sudah meninggal dunia, dan pindah keluar daerah.
“Termasuk, orang yang memiliki profesi yang tidak sepatutnya masuk dalam kriteria kemiskinan seperti PNS, dan TNI/Polri,” sebutnya.
Bahkan, kata Teguh, kerancuan pendataan tahun 2021 ini, ikut membuat seorang anggota DPRD Provinsi Kepri, DPRD Tanjungpinang, mantan kepala dinas, mantan sekda, serta PNS tercatat masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi, Kita juga masih perlu melakukan validasi lapangan untuk menghasilkan data yang lebih akurat,” beber Teguh, Senin (5/6).
Data anomali tersebut, sambung Teguh, menyebabkan angka kemiskinan di Tanjungpinang menjadi kurang akurat, yang semestinya tidak dapat dijadikan bahan untuk angka kemiskinan di Tanjungpinang selama tiga tahun terakhir.
“Meskipun pandemi Covid-19 juga ikut mempengaruhi hasil pendataan tahun 2021 tersebut,” imbuhnya.
Untuk membangun data lebih akurat, pada tahun 2022 pemerintah telah melaksanakan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Data hasil Regsosek inilah nantinya yang akan dipergunakan sebagai data kependudukan tunggal, atau satu data. Karena, isinya memuat kondisi sosial ekonomi demografis, kesejahteraan, dan informasi sosial lainnya.
“Hasil pendataan Regsosek masih dalam proses, kita tunggu hasilnya,” ujarnya.
Ia pun meyakini, program pembangunan ekonomi kerakyatan yang secara masif dilakukan, oleh pemerintah Kota Tanjungpinang pascapandemi, telah dapat menekan angka kemiskinan di Tanjungpinang.
“Seperti bantuan modal usaha, bantuan peralatan pertanian dan perikanan, bantuan peralatan industri kecil dan menengah,” ungkapnya.
Teguh menegaskan, program penguatan ekonomi kerakyatan kepada masyarakat pelaku UMKM/IKM, kelompok tani, nelayan, telah membawa Tanjungpinang sebagai daerah terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
“Fakta tersebut, hendaknya juga dipergunakan sebagai acuan untuk meninjau kembali penilaian mengenai kemiskinan di Kota Tanjungpinang,” tukasnya. (zul)
