TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Diskominfo Kepri, Hasan mengatakan, di awal Agustus 2023 mendatang, tim dari Kementerian PUPR bersama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan berkunjung ke Kepri.
“Mereka akan meninjau lokasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin),” katanya, Senin (17/7/2023).
Hasan menyampaikan, AIIB merupakan salah satu investor untuk pembangunan Jembatan Babin. AIIB akan ke Indonesia untuk melihat langsung lokasi, tapak awal jembatan.
“Tim AIIB dipimpin oleh Kepala Sektor Investasi Transportasi Regional 1 AIIB, Andres Pizarro bersama konsultan, pakar lingkungan, analis, dan ahli manajemen keuangan AIIB,” imbuhnya.
Sebelum turun ke Kepri, sambung Hasan, tim AIIB akan rapat dengan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Rapat ini untuk membahas Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) antara Pemerintah Indonesia dan AIIB,” jelasnya.
Dalam peninjauan itu nantinya, Gubernur, Ansar Ahmad akan menemani langsung, sekaligus bertemu dengan masyarakat setempat, guna menjelaskan tentang proyek pembangunan Jembatan Babin.
“Kunjungan ini patut kita apresiasi dan sudah kita nantikan, karena mereka memang serius untuk berinvestasi di jembatan Batam-Bintan, kita harap kunjungan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Senin (9/1/2023) lalu, Kementerian PUPR, AIIB, dan Pemerintah Provinsi Kepri resmi menandatangani kerjasama pembangunan Jembatan Babin.
Ansar menjelaskan, penandatanganan kerjasama tersebut untuk pembiayaan pembangunan Jembatan Babin yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan dana pinjaman dari AIIB.
“Nilai (pinjamannya) Rp 4,5 triliun untuk pembangunan dari Batam hingga Tanjung Sauh. Kemudian untuk sisanya Tanjung Sauh-Bintan akan dibangun dengan skema KPBU,” katanya yang ditemui usai penandatanganan kerjasama tersebut.
Ansar waktu itu menjelaskan, pinjaman itu diperuntukkan untuk tiga komponen pembiayaan. Pertama untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp 3,695 triliun.
Kemudian, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar Rp184 miliar, dan komponen Project Management Consultancy Service dengan nilai sebesar Rp 21,52 miliar. (kar)
