TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyampaikan, Pemprov Kepri mengusulkan anggaran sebesar Rp 10,25 miliar, untuk penyertaan modal pembentukan BUMD Migas.
Wahyu mengatakan, usulan penyertaan modal itu, sudah disampaikan oleh Pemprov Kepri bersamaan dengan ranperda pembentukan BUMD Migas.
“Penyertaan modal itu hanya untuk biaya operasional awal. Sampai kita mendapatkan PI 10 persen, yang kita targetkan di tahun 2025 sudah kita dapat,” ujarnya, Jumat (28/7/2023).
Politisi PKS ini melanjutkan, dalam pengelolaan PI 10 persen nanti, BUMD nanti akan melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan migas di Kepri.
Hal itu kata dia, untuk menyikapi, supaya penyertaan modal yang ditanamkan ke BUMD itu tidak terlalu besar.
“Jadi kita sifatnya seperti memberi subcon pekerjaan saja ke perusahaan lain. Karena kalau kita yang sepenuhnya kerja tidak ada uang dan SDM. Soalnya untuk memenuhi itu, anggarannya mau sampai ratusan miliar,” paparnya.
Sehingga, kata dia, dalam praktiknya nanti, Pemprov Kepri melalui BUMD Migas akan menerima fee dari hasil kerja yang dilakukan oleh perusahaan pengelola migas di tujuh blok migas yang ada di wilayah Provinsi Kepri.
“Jadi nanti dari 7 blok migas itu akan ada 7 perusahaan yang bekerjasama dengan BUMD Migas. Dan ini potensinya luar biasa, bisa Rp 200 – Rp 500 miliar devidennya per tahun,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Ranperda pendirian BUMD Migas masuk dalam program badan pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan, pembentukkan BUMD Migas itu merupakan upaya Pemprov Kepri untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan PI 10 persen.
Menurutnya, jika PI 10 persen dari pengelolaan migas itu terealisasi, otomatis akan menambah pemasukan daerah karena potensi pendapatan dari PI 10 persen itu, diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per bulan.
“Makanya kita gesa terus dengan meminta bantuan Kemendagri,” katanya di Kota Tanjungpinang. (kar)
