BATAM (HAKA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, meminta kepada partai politik (parpol), agar tidak melibatkan ASN dalam politik praktis.
Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Harris Hotel Batam Center, Senin (28/8/2023) malam.
“(Kepada) Partai politik (parpol) diimbau untuk tidak melibatkan ASN dalam menjalankan agenda politik,” katanya.
Suhajar juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar dapat memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi.
“Kepala inspektorat daerah maupun sekretaris daerah juga harus bertanggung jawab untuk memastikan ASN bersikap netral dan tidak berpihak kepada golongan tertentu,” tegasnya.
Mantan Pj Gubernur Kepri ini menekankan, bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam menghadapi pemilu. Sebab, jika ASN tidak netral, hal itu dapat membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kalau (ASN) tidak netral, maka akan menyalahgunakan sumber daya, karena birokrasi memegang pemerintahan, akan memberikan pelayanan yang tidak adil,” paparnya.
Dia mengatakan, netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU itu sudah diatur bahwa, ASN tidak memihak pada kepentingan tertentu, maupun kepentingan apa pun.
“Jadi bebas konflik kepentingan, tidak memihak, harus objektif, tetap adil, bebas pengaruh dan bebas intervensi,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, Pemprov Kepri bersama Bawaslu telah melakukan sosialisasi, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam Pemilu 2024 nanti.
Pemprov Kepri sendiri, juga telah memberikan anggaran sebesar Rp 74,5 miliar untuk memantapkan tugas-tugas Bawaslu.
“Mudah-mudahan tingkat kerawanan bisa kita jaga agar penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan dengan baik,” harapnya.(kar)
