TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, di tahun anggaran 2024 mendatang, beban APBD Provinsi Kepri dalam kondisi yang cukup berat.
“Tahun 2024 beban APBD kita sangat berat,” katanya, di Kota Tanjungpinang, Kamis (5/10/2023).
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menjelaskan, kondisi itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Seperti, kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024.
“Kedua, ada rasionalisasi pengurangan dana transfer bagi hasil dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Atas kondisi itu lanjut Ansar, saat ini Pemprov Kepri sedang melakukan rasionalisasi, untuk persiapan pembahasan APBD tahun 2024 bersama DPRD Kepri.
“Kita mencoba mencari sumber-sumber lain yang memungkinkan. Tapi intinya, tidak memberatkan masyarakat dan tidak menurunkan iklim investasi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan hariankepri.com pada Senin (31/7/2023), Gubernur Ansar dalam rapat paripurna menyampaikan, proyeksi pendapatan di APBD Kepri tahun 2024 sebesar Rp 4,361 triliun.
“Sedangkan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp 4,46 triliun,” katanya.
Kemudian, untuk penerimaan pembiayaan dari adalah Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp 200 miliar.
Selanjutnya, untuk pembayaran utang cicilan jatuh tempo sebesar Rp 97 miliar. Sehingga lanjutnya, untuk pembiayaan netto di tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 102 miliar.
“Kebutuhan anggaran belanja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang akan diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia,” pungkasnya.(kar)
