TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Kepri, menargetkan pada Desember 2023, draf rencana awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepri Tahun 2025-2045 sudah rampung.
Hal itu disampaikan Kepala Barenlitbang Kepri, Misni, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Ranwal RPJPD secara hybrid di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (30/10/2023).
“Kami senantiasa menjaga proses penyusunan ranwal RPJPD tersebut, ditargetkan Desember nanti sudah selesai,” katanya.
Misni menjelaskan, sejauh ini pembahasan ranwal RPJPD Provinsi Kepri terus dilakukan secara maraton dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
“Ini merupakan fase akhir, setelah secara marathon dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu di Jakarta, Batam, dan Tanjungpinang,” jelasnya.
Misni juga menegaskan, selama pembahasan ranwal RPJPD 2025-2045 tersebut, Pemprov Kepri juga senantiasa mengakomodir semua ide, gagasan, dan masukan yang disampaikan masyarakat.
Dalam FGD tersebut, Prof. Eko Prasojo menyampaikan berdasarkan kajiannya dan Tim Universitas Indonesia, ada 3 Sumberdaya Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri.
Yaitu, potensi kemaritiman, potensi budaya Melayu, dan posisi geostrategis Provinsi Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga.
“Tiga pilar ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan visi, misi, dan program yang akan kita masukan dalam rancangan awal RPJPD 2025-2045”, sebutnya.
Profesor kelahiran Kijang, Bintan ini juga mengingatkan, agar RPJPD Provinsi Kepri 2025-2045, terintegrasi dengan RPJPD kabupaten/kota, serta menyelaraskan semua program prioritas.
“Untuk itu diperlukan masukan dari daerah-daerah agar ranwal RPJPD tersebut lebih berbobot, visioner, dan dapat mengakomodir seluruh ide, gagasan, dan potensi yang ada di daerah,” sarannya.
Rektor UMRAH, Prof Agung Dhamar dalam FGD itu memaparkan, bahwa Provinsi Kepri harus berani bermimpi menjadi poros maritim dunia.
“Dan menjadi yang terdepan dalam penerapan konsep blue ekonomi, serta pionir dalam penelitian di bidang kemaritiman,” imbuhnya.
Selama dua hari FGD itu berlangsung, ada sejumlah masukan dari berbagai kalangan terkait pembangunan di Kepri. Di antaranya, penyelesaian pencemaran laut di Bintan, dan kepastian operasional Bandara Busung.
Kemudian ada juga masukan, soal penyelesaian agraria sehingga ada kepastian bagi iklim investasi. Pembangunan infrastruktur pasar tradisional, dan pusat oleh-oleh dalam rangka memperluas pangsa pasar UMKM dan menghidupkan industri pariwisata. (kar)
