BATAM (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad merespon pernyataan Kepala BP Batam, HM Rudi yang menuding Pemprov Kepri sebagai dalang beberapa aksi demonstrasi soal Rempang.
“Saya terus terang selaku Gubernur merasa kecewa dan terusik, karena Kepala BP dalam pidatonya mengatakan bahwa Pemprov Kepri menjadi penyebab demo ini dan itu,” katanya, dalam konferensi pers di Kota Batam, Jumat (10/11/2023).
Ansar mengutarakan, HM Rudi dalam pernyataannya tidak menyebut oknum di Provinsi Kepri. Namun, dengan lugas menyebut jika aksi demonstrasi soal Rempang yang terjadi belakangan ini itu didalangi oleh Pemprov Kepri.
“Kalau Pemprov Kepri (berarti) beliau sudah membicarakan sebuah lembaga. Dan kalau sudah bicara soal lembaga, tentu harus ada bukti-bukti dan kejelasan keterlibatan Pemprov Kepri,” tegasnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri inipun mendesak, HM Rudi membuktikan keterlibatan Pemprov Kepri, dalam aksi demonstrasi soal Rempang seperti yang ditudingkan olehnya.
“(Karena) Saya ingin tahu apa (bukti) keterlibatan saya dan kita (Pemprov Kepri, red) yang disebut mendalangi demo ini (Rempang, red),” ujarnya.
Padahal menurutnya, pernyataan Kepala BP Batam HM Rudi dalam menanggapi isu soal Rempang, yang justru menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi masyarakat soal Rempang.
“Setelah demo pertama, ada pernyataan Kepala BP yang menyatakan rumah masyarakat Rempang itu Rp 10 juta, nggak laku. Itukan menambah-nambah orang tersinggung, memicu demo berikutnya,” paparnya.
Ansar pun dalam kesempatan itu mengharapkan kepada HM Rudi, agar dalam menyikapi masalah Rempang, untuk bisa lebih bijak dan terkontrol.
“Kita sebagai pemimpin kalau bicara harus adalah referensi yang baiklah. Jangan sampai memperkeruh suasana,” ucapnya.
Ia juga meminta, kepada HM Rudi untuk tidak membenturkan masalah Rempang ini dengan politik. Karena, ia sebagai Gubernur sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan masalah Rempang, sebagai alat kepentingan politik.
“Saya ini pemimpin politik dari dulu. Ketika memimpin rapat di BP soal Rempang ia sudah berkali-kali menyatakan, untuk tidak mencampur masalah ini (Rempang, red) dengan politik. Pisahkan politik dengan kepentingan investasi,” tegasnya.
Pemprov Kepri sambungnya, berharap ke depan BP Batam bisa lebih fokus lagi dalam mengurusi masalah relokasi dan investasi di Rempang. Ketimbang harus menciptakan polemik-polemik yang justru dapat membuat gejolak di tengah masyarakat.
Pemprov Kepri, lanjutnya, siap untuk membantu BP Batam dalam mencari solusi yang terbaik demi terealisasinya investasi di kawasan itu.
“Bagi saya kita dewasa saja sebagai pemimpin, untuk selesaikan kepentingan yang jauh lebih besar untuk masyarakat. Lebih baik itu yang menjadi fokus kita,” pungkasnya.(kar)
