TANJUNGPINANG (HAKA) – Animo masyarakat untuk memanfatkan program subsidi bunga 0 persen di tahun anggaran 2023 ini cukup tinggi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Riki Rionaldi, menyampaikan, sampai September 2023, jumlah pelaku UMKM di Kepri yang memanfaatkan program tersebut sudah mencapai 1.100 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
“Dengan total pinjaman yang telah digelontorkan oleh BRKS sebesar Rp 20,7 miliar,” katanya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Menurutnya, tingginya animo pelaku UMKM untuk memanfaatkan program itu, membuat anggaran dari APBD untuk menalangi subsidi bunga, sudah lebih dari anggaran yang ditetapkan.
“Bisa dikatakan, jumlah warga yang memanfaatkan program itu sudah melebihi target,” ujarnya.
Namun, sambungnya, capaian tersebut tak lantas membuat Gubernur Kepri, Ansar Ahmad puas. Gubernur telah menginstruksikan Diskop UMKM, BKAD, Inspektorat, Biro Ekbang hingga BRKS, untuk mengevaluasi pelaksanaan program subsidi bunga 0 persen ini.
“Evaluasi ini agar kita dapat menemukan hal-hal terkait peningkatan kualitas dan kebutuhan pengembangan bagi penerima manfaat program ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Riki menyampaikan, di tahun anggaran 2024 mendatang, program subsidi bunga 0 persen ini akan terus dilanjutkan. Total anggaran APBD yang telah disiapkan untuk program ini sebesar Rp 1 miliar.
“Dengan target penerima manfaat kurang lebih 700 UMKM se-Provinsi Kepri,” sebutnya.
Riki juga menyampaikan, di tahun anggaran 2024 mendatang, jumlah plafon pinjaman program tersebut juga sudah dipastikan akan naik dari sebelumnya Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta.
“Pak Gubernur prinsipnya sudah setuju untuk menaikkan plafon pinjaman hingga Rp 40 juta. Sekarang kami sedang menyesuaikan regulasinya agar nanti pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai aturan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, program bantuan subsidi bunga 0 persen bagi pelaku UMKM di Kepri pertama kali dilaunching oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Kantor Perwakilan Bank Riau Kepri di Kota Tanjungpinang, pada Rabu, (8/12/2021) silam.
Ansar mengatakan, program ini merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan membangkitkan kembali sektor UMKM.
“Dalam program ini, para peminjam hanya mengembalikan sebanyak yang dipinjam tidak lebih. Karena bunga pinjamannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri, masyarakat hanya membayar pinjaman pokoknya saja,” jelasnya.
Dalam program ini, para pelaku UMKM di Kepri bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dengan nominal maksimal sebesar Rp 20 juta selama 2 tahun.
Pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp 20 juta selama dua tahun, maka, besaran biaya pokok yang harus dibayarkan sebesar Rp 833 ribu perbulan. Sedangkan, bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kepri.(kar)
