TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Pemprov Kepri tahun 2023, dan diberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kendati demikian, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, bahwa masih terdapat 3 permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemrov Kepri dalam tahun anggaran 2023.
“Salah satunya pengelolaan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK yang belum memadai,” katanya saat paripurna di Aula Wan Seri Beni Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (29/4/2024).
Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kepri harus membuat inovasi dan menginvetariskan rekening bank SPP SMAN/SMKN di Provinsi Kepri agar masalah dapat terselesaikan.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, Andi Agung menegaskan, siap untuk menindak lanjuti hal tersebut dengan regulasi yang ada.
“Memang kemarin kita sudah berencana bagaimana SPP itu dibuat gratis untuk SMP, SMA, dan SLB,” sebutnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Lebih lanjut, Andi mengutarakan, bahwa total anggaran yang akan digunakan untuk program SPP gratis itu mencapai Rp 70 miliar.
“Kita sudah bicarakan hal itu dengan Pak Gubernur, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Semoga masalah yang ada bisa cepat diselesaikan,” pungkasnya. (dim)
