BATAM (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengingatkan, seluruh kepala desa di Kepri agar dalam mengelola dana desa harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Karena dana desa yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah harus digunakan sesuai dengan tujuannya,” katanya saat Rakor Pengawas Desa, di Batam beberapa waktu lalu.
Ansar juga akan terus memastikan, bahwa setiap pemerintahan desa berjalan dengan baik dan efektif, serta mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.
“Termasuk soal perencanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa,” ucapnya.
Dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa, kata Ansar, Pemprov Kepri telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Polda dan Kejati Kepri.
“Ini sebagai wujud komitmen Pemprov Kepri dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, perjanjian tersebut bertujuan agar para pihak senantiasa berkoordinasi dan memberikan informasi yang valid antara aparatur penyidik internal dan aparat kepolisian, jika ada dugaan indikasi penyelewengan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.
Selaku Bapak Pembina Desa di Kepri, Ansar berharap, agar koordinasi yang baik terus terjalin antara semua pihak, terutama kepala desa dan camat sebagai kunci sukses dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan akan tercermin ketika setiap pihak menjalankan fungsi dan tugas koordinasi dengan benar,” sebutnya.
Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, menekankan pentingnya koordinasi pengawasan yang baik melalui kerja sama lintas sektor antara Pemprov Kepri, Polda Kepri, dan Kejati Kepri.
“Pengawasan yang ketat adalah kunci sukses setiap desa dalam mengelola keuangannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.(kar)
