Beranda Headline

Sekdaprov Sebut, Ada Rp 215 Miliar Belanja yang Dirasionalisasi di APBD P

0
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri belum dapat memastikan kapan anggaran di APBD P tahun 2024 bisa berjalan.

Sebab, kata Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara usai pembahasan bersama TAPD dan DPRD Kepri atas evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, ternyata, hasil pembahasan TAPD dan DPRD Kepri itu harus dievaluasi ulang oleh Kemendagri.

“Jadi posisinya sekarang APBD P Kepri tahun 2024 masih dalam proses evaluasi oleh Kemendagri,” katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (2/10/2024).

Adi melanjutkan, dari hasil evaluasi Kemendagri terhadap hasil pembahasan TAPD dan DPRD Kepri, Kemendagri meminta agar sejumlah pos anggaran belanja di APBD P Kepri tahun 2024 ini dirasionalisasi.

“Karena menurut Kemendagri target-target pendapatan masih belum memungkinkan untuk membiayai jumlah belanja yang sudah terencana,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dari total Rp 4,57 triliun belanja APBD P Kepri tahun 2024, sebanyak Rp 215 miliar pos anggaran belanja harus dirasionalisasi.

Dampak dari rasionalisasi itu, sambungnya, membuat sejumlah kegiatan yang sudah disusun di APBD P Kepri tahun 2024 harus dibatalkan atau dihapus.

“Belanja yang dihapus yakni belanja yang dinilai kurang mendukung capaian dari RPJM maupun RKPD. Seperti perjalanan dinas. Kemudian, kegiatan fisik yang tidak memungkinkan dituntaskan di tahun 2024 ini,” paparnya.

Disinggung kapan seluruh anggaran di APBD P tahun 2024 ini bisa berjalan. Adi menyebut, untuk hal itu sampai detik ini Pemprov Kepri juga masih menunggu keputusan dari Kemendagri.

“Kita masih menunggu evaluasi dari Kemendagri itu selesai dan menunggu dokumen APBD P itu selesai diregistrasi. Setelah itu baru bisa berjalan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat paripurna DPRD Kepri pada Rabu (14/8/2024), APBD P Kepri tahun 2024 disahkan sebesar Rp 4,57 triliun.

Terdiri dari terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,43 triliun, atau bertambah Rp 213,96 miliar dari APBD Murni tahun 2024.

Baca juga:  Komisi III Soroti Limbah PT TJK Power Batam

Kemudian, belanja daerah sebesar Rp 4,57 triliun, atau naik sebesar Rp 224,53 miliar dari APBD Murni tahun 2024.(kar)

example bannerexample banner

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini