TANJUNGPINANG (HAKA) – Evaluasi APBD Perubahan tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemprov Kepri, pada Jumat (4/10/2024) di Jakarta, menghasilkan adanya pengurangan belanja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara menyebutkan, dari total anggaran sebesar Rp 4,57 triliun belanja APBD-P Kepri tahun 2024, sekitar Rp 215 miliar anggaran belanja harus dipotong.
“Setelah menerima registrasi dari Kemendagri, APBD-P ini akan segera dilaksanakan, untuk saat ini masih dalam tahap penginputan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ujarnya kepada hariankepri.com, Senin (7/10/2024).
Adi mengungkapkan, bahwa dirinya masih belum mengetahui pasti perihal tanggal APBD-P tahun 2024 tersebut akan berjalan.
“Pelaksanaan akan disesuaikan dengan proses tersebut, jika sudah selesai semua prosesnya maka akan langsung dijalankan,” ungkapnya.
Menurutnya, bahwa keterlambatan pelaksanaan APBD P disebabkan oleh anggaran belanja yang dianggap terlalu besar, sementara kemampuan keuangan daerah tahun ini cukup terbatas.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, keterlambatan ini berpotensi mengakibatkan beberapa program yang tidak selesai dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, perlu dilakukan pemotongan anggaran.
“Pengurangan ini juga sejalan dengan evaluasi Kemendagri, di mana kegiatan yang dinilai kurang strategis akan dipangkas anggarannya,” pungkasnya.
Ketidakpastian APBD P ini kapan akan dijalankan, semenjak ditinggal Gubernur Kepri Ansar Ahmad cuti. Seperti diketahui, Ansar Ahmad sudah tidak aktif lagi menjabat gubernur sejak 25 September 2024, karena sedang menjalani masa kampanye Pilgub Kepri. (dim)
