Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang-f/zulfikar-hariankepri.com
TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Kepri mendorong pemprov mengoptimalkan sektor retribusi daerah, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun anggaran 2025 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kepri, Afrizal Dachlan mengatakan, berdasarkan APBD Kepri tahun anggaran 2025 yang sudah disahkan, struktur PAD Pemprov Kepri masih didominasi dari sektor pajak daerah.
“Untuk itu, kami berharap ke depan, sektor retribusi daerah dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung pendapatan daerah,” katanya, di Kota Tanjungpinang, kemarin.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Kepri ini melanjutkan, beberapa sektor retribusi daerah yang dapat dioptimalkan antara lain retribusi labuh jangkar, pemanfaatan air permukaan, dan retribusi laboratorium.
“Potensi PAD atau retribusi di Kepri masih banyak dan dapat digali lebih optimal lagi,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyerukan optimisme kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil dalam mengejar target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.
“Kami mengajak semua pihak untuk mempunyai semangat optimisme agar PAD bisa melampaui target yang telah ditetapkan,” katanya, kepada hariankepri.com, Selasa (3/12/2024).
Politisi PKS ini juga mengingatkan Pemprov Kepri untuk mengelola PAD dengan jujur dan tepat sasaran, dengan mengutamakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Terutama untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Jumat (29/11/2024), DPRD dan Pemprov Kepri telah menyepakati proyeksi PAD sebesar Rp1,760 triliun di APBD tahun anggaran 2025.
Proyeksi PAD tersebut, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 1,528 triliun, retribusi daerah Rp 132,12 miliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp41,4 miliar.
Proyeksi PAD di tahun anggaran 2025 tersebut, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Di tahun anggaran 2024, proyeksi PAD yang ditetapkan sebesar Rp 1,791 triliun.
Terdiri dari pajak daerah Rp 1,545 triliun, retribusi daerah Rp 18,66 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp26,50 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 200,89 miliar.(kar)
