TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta seluruh OPD dan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025.
“Saya ingatkan kepada seluruh Kepala OPD agar memperketat pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada program dan kegiatannya masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya Perjanjian Kinerja (PK) sebagai alat ukur kinerja OPD. Ia mengingatkan seluruh kepala OPD, untuk mengejar dan menuntaskan seluruh program kerja yang telah disusun di tahun anggaran 2025.
“PK yang ditandatangani tidak hanya sekedar formalitas, tetapi harus menjadi komitmen untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ansar berharap dengan dikucurkannya anggaran belanja, seluruh OPD dapat bekerja secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, dari total Rp 3,9 triliun belanja Pemprov Kepri di tahun anggaran 2025, porsi belanja sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus utama Pemprov Kepri di tahun anggaran 2025.
Untuk sektor pendidikan Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,01 triliun di Dinas Pendidikan. Untuk kesehatan, baik di Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dan RSUD Tanjung Uban, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 453,02 miliar.
Sektor pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga mendapatkan porsi anggaran yang tergolong besar di tahun anggaran 2025 ini.
Seperti, di bidang infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi salah satu OPD dengan alokasi anggaran terbesar, yakni sebesar Rp 172,91 miliar.
Anggaran tersebut, akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan perbaikan fasilitas umum lainnya.
Selain Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 124,48 miliar.
Anggaran ini akan digunakan untuk program pembangunan perumahan, perbaikan kawasan kumuh, dan penyediaan fasilitas umum di kawasan permukiman.
Sekretariat Dewan (Setwan) Kepri juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni Rp 139,46 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan legislatif dan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa OPD lainnya yang juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp 110,87 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebesar Rp 85,57 miliar.
Kemudian, Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 55,61 miliar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) Rp 33,95 miliar, Dinas Komunikasi dan Digital (Diskomdigi) Rp 30,30 miliar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA, Rp 30 miliar. (kar)
