TANJUNGPINANG (HAKA) – Mulai 1 Februari 2025, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Tanjungpinang, akan memberlakukan kenaikan tarif pas di Pelabuhan Sribintan Pura (SbP), Kota Tanjungpinang. Hal ini pun menuai kecaman dari masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengkritik rencana kenaikan tarif tersebut. Ia menilai kenaikan tersebut tidak wajar, mencapai 50 persen – 88 persen, dan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
“Kenaikan ini terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga dan pemberlakuan PPN 12 persen,” katanya, kepada hariankepri.com.
Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait rencana kenaikan ini. Menurutnya, alasan sosialisasi yang didasarkan pada usulan lama yang pernah ditolak tidak dapat diterima.
Politisi Hanura ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah Pemprov Kepri, khususnya Gubernur Kepulauan Riau, untuk menolak kenaikan tarif ini.
“Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan penghubung utama kabupaten/kota di Kepri, sehingga pemerintah provinsi harus tegas membela kepentingan masyarakat,” tegasnya
Sementara itu, GM PT Pelindo Cabang Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, menyebutkan, bahwa penyesuaian tarif ini mengacu pada Permenhub Nomor PM 121 Tahun 2018, dan surat Direktur Utama PT Pelindo kepada Menteri Perhubungan pada November 2024.
Berdasarkan pengumuman resmi yang disampaikan Pelindo Tanjungpinang, tarif terminal penumpang domestik akan naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000.
Untuk terminal penumpang internasional, tarif untuk Warga Negara Indonesia (WNI) naik dari Rp 40.000 menjadi Rp 75.000, sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) naik dari Rp 60.000 menjadi Rp 100.000. (kar)
