TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, menegaskan pentingnya penerapan sistem e-audit, dalam mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/1/2025).
Menurut Hendrar, sistem e-audit mampu mempercepat identifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard, yang menampilkan rincian transaksi e-purchasing.
“Transparansi ini memungkinkan publik dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memantau seluruh proses pengadaan. Jika ada indikasi yang tidak beres, dapat segera ditelusuri,” jelasnya.
Selain itu, Hendrar menyebut digitalisasi pengadaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepatuhan hukum.
Ia turut mengapresiasi kinerja Pemprov Kepri, yang telah mencapai lebih dari 90 persen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan lebih dari 75 persen belanja melalui UMKM selama 2023 dan 2024.
“Dengan belanja produk dalam negeri, kita menghidupkan ekonomi lokal, lalu dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kepri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal ini,” ujarnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, turut menyampaikan, bahwa katalog elektronik versi 6.0 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan.
“Melalui katalog elektronik, proses pengawasan dan pelaporan dapat secara real-time dengan integrasi sistem e-audit. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ansar.
Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Kepri telah melakukan sejumlah langkah, termasuk pembuatan akun Inaproc ke seluruh pengguna, sosialisasi kepada OPD, simulasi penggunaan katalog elektronik, dan live testing bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat terus memberikan manfaat yang luas dalam pengadaan barang dan jasa, mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” paparnya.(kar)
