TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengalami pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp108 miliar.
Pemangkasan ini merupakan imbas dari efisiensi anggaran TKD dalam APBN tahun 2025 sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data yang dirangkum dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 serta Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2025, Jumat (7/2/2025), pemangkasan dana TKD Pemprov Kepri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 12.874.861.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp95.940.941.000.
Dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (3/2/2025), DAU Provinsi Kepri setelah efisiensi ditetapkan sebesar Rp1.199 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp12.847 miliar dari sebelumnya Rp1.212 triliun.
Sementara itu, DAK fisik yang telah diefisiensi ditetapkan sebesar Rp92.350 miliar, mengalami pengurangan sebesar Rp95.940 miliar dari pagu awal sebesar Rp188.291 miliar.
Pos anggaran DAK fisik Pemprov Kepri yang terkena efisiensi mencakup sektor konektivitas sebesar Rp65.400 miliar dan sektor pangan akuatik sebesar Rp30.500 miliar.
Menanggapi efisiensi anggaran ini, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan, bahwa Pemprov Kepri akan tetap berupaya mencari dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan konektivitas.
“Tetap kita upayakan mencari dana ke pusat. Seperti pembangunan jalan, itu kan tidak harus dari DAK saja, bisa melalui inpres,” ujarnya kepada hariankepri.com di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, kemarin.
Ansar juga menyampaikan bahwa dirinya akan melobi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mengamankan anggaran infrastruktur Kepri di tengah efisiensi APBN.
“Kemarin saya sudah ketemu Pak Wihadi (Wakil Ketua Banggar) untuk membahas itu,” tuturnya.
Diakuinya, efisiensi anggaran TKD oleh Pemerintah Pusat tersebut, akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri.
“Karena selama ini infrastruktur kita (banyak) dari DAK, efisiensi pasti akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur,” sebutnya.(kar)
