TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri bersama DPRD, hampir merampungkan proses efisiensi anggaran belanja dalam APBD 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi keuangan daerah.
Ketua DPRD, Iman Sutiawan menyebutkan, bahwa penyelarasan akhir sedang dilakukan dan diperkirakan akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Insya Allah dalam waktu dekat selesai,” kata Iman kepada hariankepri.com, kemarin.
Ia menjelaskan, pembahasan antara Komisi di DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri telah selesai, sehingga saat ini hanya tinggal proses sinkronisasi. Semua kebijakan efisiensi yang diambil tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Tegak lurus satu komando dengan instruksi dari Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. DPRD dan Gubernur akan mengikuti ketentuan peraturan yang ada,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Kepri ini.
Salah satu aspek yang turut menjadi sorotan dalam efisiensi ini adalah kemungkinan pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Iman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika pokir ikut dipangkas, selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak kaku soal ini. Selama diperlukan dan demi kepentingan orang banyak, DPRD tidak keberatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa sebesar Rp252 miliar dalam APBD Kepri 2025 akan dirasionalisasi. Dana tersebut berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk perjalanan dinas dan belanja lainnya.
“Anggaran hasil rasionalisasi ini akan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas,” jelas Ansar kepada hariankepri.com di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (17/2/2025) lalu.
Terkait potensi rasionalisasi anggaran pokir DPRD, Ansar menyebutkan bahwa keputusan final masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan para wakil rakyat. Namun, ia berharap DPRD dapat berlapang dada jika pokir turut dirasionalisasi.
“Kita berharap mereka bersedia, supaya sama-sama kita menanggung ini,” pungkasnya.(kar)
