TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyiapkan sejumlah upaya, untuk menghadapi dampak perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan Cina.
Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Prattamura menyampaikan, bahwa dalam menghadapi dampak ini, pihaknya meminta Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri, untuk memaksimalkan tarif labuh jangkar di Selat Riau dan Tanjung Berakit.
“Hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan pendapatan daerah kita selama perang dagang berlangsung,” ujarnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Nyanyang meminta, agar pengelolaan labuh jangkar dapat berjalan maksimal dan memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Kepri.
Ia juga akan mendorong perubahan pada PP Nomor 15 tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan labuh jangkar ini merupakan hal yang sangat penting di tengah perang dagang,” ucapnya.
Nyanyang mengungkapkan, bahwa letak geografis Provinsi Kepri yang strategis di wilayah perairan, memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan selama perang dagang tersebut.
“Karena Provinsi Kepri ini dekat dengan negara Singapura, maka akan ada banyak kapal supertanker yang beroperasi di sekitar Kepri. Hal ini, merupakan peluang besar bagi kita,” terangnya.
Oleh karena hal ini, Nyanyang mengajak semua stakeholder terkait, untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pungutan retribusi dari labuh jangkar, demi kelangsungan kemajuan di Provinsi Kepri.
“Kita harapkan kebijakan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga pendapatan daerah kita bisa semakin meningkat,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Umum PT Pelabuhan Kepri, Awaludin mengutarakan, bahwa pihaknya telah siap untuk melakukan pengelolaan labuh jangkar yang lebih optimal.
“Kita berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi di Kepri, karena kita bertanggung jawab besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya. (dim)
