BINTAN (HAKA) – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Hariyanto mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan konsultasi publik tentang rencana pengelolaan hasil sedimentasi pasir laut di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir.
Untuk itu, Syukur yang sering disapa Buyung itu meminta kepada pihak terkait baik perusahaan, pemerintah desa maupun Kecamatan Bintan Pesisir, agar melibatkan KNTI Bintan selaku perwakilan para nelayan.
Sehingga, pihaknya juga dapat mengetahui rencana para perusahaan dalam melakukan kegiatan sedimentasi pasir di laut, Desa Numbing.
“Kami harus terlibat dalam konsultasi publik agar memberikan saran serta kritikan yang konstruktif kepada perusahaan maupun pemerintah,” tegasnya, kemarin.
Buyung menambahkan, pihaknya belum mengambil sikap apapun tentang rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi pasir di desa itu. Sebab, pihaknya belum mempunyai gambaran terkait teknis pengelolaan pengerukan material pasir laut, dari perusahaan.
“Kami belum bisa respon tentang rencana sedimentasi pasir itu,” imbuhnya.
Diketahui, Kementerian Kelautan Perikanan, telah menerbitkan izin persetujuan rencana lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, untuk empat perusahaan tambang, pada Maret 2025.
Adapun empat perusahaan yang melakukan penambangan sedimentasi pasir laut di Desa Numbing yakni, PT Galian Sukses Mandiri (Arya Graha Group).
Lalu, PT Berkah Lautan Kepri (BLK) Berkah Group. Kemudian, Fahreza Duta Perkasa (Salim Group), dan PT Rezeki Abadi Lestari dari Kalimantan.
Bahkan, PT Galian Sukses Mandiri (GSM) Arya Graha Group, dan PT BLK Berkah Group, telah melakukan konsultasi publik bersama warga, yang melibatkan Pemerintah Desa Numbing, serta Pemerintah Kecamatan Bintan Pesisir, maupun DKP Pemprov Kepri, dan DLH Bintan. (rul)
