TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, untuk menyusun Ranperda tetang e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini dalam rangka terlaksananya asas transparansi, dan memudahkan masyarakat mengetahui mengenai anggaran yang dibuat,” katanya, dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2023, Rabu (29/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Politisi PKS itu juga menjabarkan, pokok-pokok pikiran DPRD Kepri yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.
Antara lain, menggali potensi sumber daya alam dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.
Kemudian, meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur. Hal ini kata dia, agar dapat membuka isolasi antara wilayah di Kepri.
Selanjutnya, melakukan percepatan distribusi kebutuhan masyarakat antara wilayah, meningkatkan industri maritim jasa kepelabuhan, peti kemas, dan memaksimalkan titik labuh jangkar.
“Serta meningkatkan event-event dan destinasi wisata di wilayah Kepri, penguatan ekonomi UMKM yang berbasis e-digital,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pendirian bank daerah Kepulauan Riau juga dipandang perlu, hal ini guna untuk meningkatkan PAD dari jasa deviden.
“Untuk modalnya (bisa) terdiri dari kabupaten/kota dan swasta,” sebutnya.
Untuk bidang pendidikan, hal yang menurutnya harus menjadi prioritas utama, karena hal ini dalam upaya meningkatkan SDM yang professional dan memiliki daya saing.
“Salah satunya dengan mendorong pendidikan vokasi yang siap bekerja,” tuturnya.
Untuk bidang ketenagakerjaan, DPRD Kepri mendorong agar lembaga pelatihan dan keterampilan dan balai latihan kerja memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, perlu juga adanya untuk peningkatan sumber daya manusia ASN di lingkungan Pemprov Kepri.
“Ini bertujuan untuk dapat meng-upgrade SDM ASN yang berkualitas, professional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(kar)
