TANJUNGPINANG (HAKA) – Menyambut pesta demokrasi Pilkada Tanjungpinang tahun 2018. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang menggelar kegiatan Ngobrol Pagi (Ngopi) Bareng AJI di Kedai Kopi Abah, Komplek Bintan Centre, Rabu (28/02/2018).
Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.30 WIB itu akan menghadirkan beberapa narasumber yakni kedua pasangan calon (paslon) wali kota, pihak polisi, kejaksaan, akademisi, praktisi hukum, Dinas Kominfo, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjungpinang.
Ketua AJI Kota Tanjungpinang, Jailani mengatakan, semua pihak punya tanggungjawab yang sama untuk mengawal Pilkada Tanjungpinang berjalan dengan tertib dan damai.
Begitu juga jurnalis, juga punya tugas khusus dalam mengedukasi masyarakat melalui hasil karyanya.
“Setelah melalui diskusi panjang di internal AJI Tanjungpinang, maka kami sepakati untuk menggelar diskusi Mengawal Pilkada Damai,” ujarnya didampingi Sekretaris AJI Tanjungpinang, Sutana Selasa (27/02/2018) di Tanjungpinang.
Dijelaskannya, ada beberapa persoalan yang perlu disikapi serius oleh semua pihak. Karena dibalik hebatnya perkembangan dunia digital, sudah tentu memberikan konsekuensi positif dan negatif.
Apalagi pada penyelenggaran Pilkada sekarang ini. Karena jejaring medsos menjadi senjata untuk melakukan black campign dan sebagainya.
“Kita khawatir Pilkada Tanjungpinang menjadi wadah negatif bagi masyarakat. Apalagi dengan adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat khususnya di laman Medsos,” paparnya.
Apalagi kata dia, Kota Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini di Provinsi Kepri.
Atas dasar itu, khususnya kepada jurnalis, AJI menekankan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi menjadi tim sukses salah satu calon maka hal itu sudah menciderai profesi jurnalis, sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik, fungsi pers adalah untuk kepentingan publik bukan untuk golongan tertentu.
“Kita mengharapkan jurnalis di Tanjungpinang tidak menjadi partisipatif politik. Dalam hal pemberitaan harus seimbang, sehingga tidak terkesan mendukung salah satu calon,” pungkasnya.(kar)