Site icon Harian Kepri

Akhir Tahun Gubernur Rotasi Pejabat, 12 Eselon II Jadi Target

Ketua DPW Nasdem Kepri Nurdin Basirun

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun memberikan sinyal di akhir tahun ini akan melakukan rotasi pejabat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Nurdin menyebutkan, dalam waktu dekat ia akan mengevaluasi seluruh kinerja pejabat, dan kepala OPD Pemprov Kepri yang telah dilakukan dalam setahun belakangan.

“Kalau dari hasil evaluasi tidak sampai target, walaupun berat hati iklaskanlah jabatan itu,” ujarnya, Selasa (28/11/2017).

Menurutnya, rotasi yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menjawab tantangan di era yang serba cepat saat ini. Ia tidak ingin lagi ada pejabat yang bekerja berdasarkan pola-pola lama. Yakni, pejabat yang bekerja hanya menunggu perintah dan tidak mampu untuk berinovasi.

“Karena sekarang kita ingin cepat. Kalau tidak kita akan kalah bersaing nanti. Karena sekarang ini eranya kompetensi,” sebutnya.

Nurdin juga menegaskan, dalam melakukan rotasi nanti, ia akan memilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat. Serta pejabat yang benar-benar mampu untuk bekerja serta berinovasi.

“Jadi tidak ada lagi jabatan karena balas budi atau kedekatan,” tegasnya.

Gelombang rotasi jabatan ini sejatinya sudah mulai muncul ke permukaan pada Agustus 2017 lalu. Pada saat itu Staf Khusus Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Ahars Sulaiman menyampaikan, setidaknya ada 12 kepala OPD atau eselon II yang berpotensi untuk dirotasi.

“Kita sudah mengusulkan 12 kepala OPD yang dinilai layak untuk diganti,” ujarnya.

Ahars memaparkan, ke 12 kepala OPD yang diusulkan untuk dirotasi tersebut dikarenakan beberapa hal. Yaitu, ada yang tersangkut masalah hukum, posisi jabatannya tidak pas, hingga tidak mampu mencapai target seperti yang diinstruksikan oleh gubernur.

“Misalnya OPD yang tidak mencapai target ini semuakan menjadi kewajiban dari OPD untuk mencapainya. Kalau target itu tidak bisa tercapai tentu bisa menjadi masalah. Intinya semua yang dikasih (target,red) harus tuntas tidak boleh lagi jadi beban gubernur,” sebutnya waktu itu.(kar)

Exit mobile version