Site icon Harian Kepri

Alasan Rahma Mau Menutup BUMD: Dua Tahun Terakhir Rugi Rp 4 Miliar

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma-f/istimewa-prokopim

TANJUNGPINANG (HAKA) – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, hingga saat ini masih mempertimbangkan kelanjutan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), sebagai BUMD milik pemko.

“Dalam dua tahun terakhir, perusahaan milik daerah itu mengalami kerugian cukup besar,” terang Rahma kepada hariankepri.com, Selasa (22/11/2022), saat ditemui di Aula SMPN 4 Tanjungpinang.

Rahma mengatakan, berdasarkan laporan keuangan hasil audit yang dijabarkan direksi PT TMB, kerugian BUMD pada tahun 2020 sekitar Rp 1,8 miliar. Lalu di tahun 2022 kerugiannya sekitar Rp 2,3 miliar.

“Itu mereka presentasikan langsung ke kami, saat RUPSLB pada Jumat (18/11/2022) akhir pekan lalu,” kata Rahma.

Ia menilai, suatu perusahaan itu bisa berdiri apabila ada profit. Nah, ketika itu tidak ada maka untuk apa dilanjutkan. Kerugian yang disampaikan Direksi Itu belum masuk yang tahun 2022.

“Makanya saat ini saya pertimbangkan betul, tetap buka atau ditutup saja. Karena kalau rugi terus ngapain dilanjutkan, menghabiskan uang negara saja,” tuturnya.

Lebih lanjut Rahma menambahkan, yang paling ironisnya lagi, pada saat RUPS LB kemarin, pihaknya memberikan kesempatan kepada Direksi BUMD untuk menyampaikan rencana atau potensi perusahaan tahun 2023 mendatang.

“Mereka menyampaikan ada potensi sekitar Rp 200 juta. Tapi mereka butuh tambahan modal untuk biaya operasional sekitar Rp 300 juta. Logikanya aja sudah rugi,” ucap Rahma kesal.

Ditambah lagi, lanjut Rahma, Direksi BUMD juga menyampaikan, jumlah saldo perusahaan tertanggal 18 November 2022 hanya tersisa Rp 34 juta.

“Ini menjadi atensi saya, yang akan mempertimbangkan secara matang apakah tetap dilanjutkan penerima calon direksi baru atau tutup saja,” tuturnya.

Berbicara soal BUMD, lanjutnya, pihaknya selaku pemegang saham, sudah kerap melakukan rapat bersama dengan Direksi BUMD dan stakeholder terkait, untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Saya ingat Maret 2022 melakukan RUPS, kita berikan waktu 3 bulan apakah ada perubahan atau tidak, ternyata tidak terlaksana, malah justru hutang makin meningkat,” tegasnya mengakhiri.(zul)

Exit mobile version