TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri di tahun anggaran 2021 mendatang, mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek strategis di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Angka tersebut, meningkat cukup tajam bila dibanding dengan tahun anggaran 2020 lalu. Pada APBD 2020, Pemprov Kepri mengalokasikan sekitar Rp 519.750 miliar atau sekitar 31,17 persen dari total APBD Kepri 2020.
Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, peningkatan anggaran untuk proyek strategis di APBD 2021 mendatang, selain untuk merealisasikan indikator kerja utama (IKU) Pemprov Kepri sepanjang tahun anggaran 2021. Proyek strategis itu juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Karena itu kita sudah merancang banyak kegiatan strategis lewat APBD Kepri TA 2021 nanti. Anggarannya mendekati hampir Rp1 triliun. Proyek-proyek itu tersebar disejumlah OPD, seperti di Dinas PUPRP, Dinas Perkim, Disdik, Dishub, ESDM, Dinkes, dan Dispora,” katanya, kemarin.
Lebih lanjut ia menjabarkan, proyek-proyek strategis yang nantinya akan dikerjakan di Ibu Kota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, yakni kelanjutan penataan kawasan Gurindam 12 di Dinas PUPRP dengan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar.
Kemudian, penataan jalan simpang Ramayana yang anggaran lebih kurang Rp8 miliar. Selain itu ada juga kelanjutan perbaikan Jembatan II Dompak dengan alokasi Rp 4,7 miliar.
Kemudian, ada juga pembangunan jalan di Kota Batam. Sedangkan untuk di Lingga kata dia, pihaknya, juga masih akan fokus dengan pembangunan jalan dan jembatan penghubung. Begitu juga untuk Natuna dan Anambas, dan Bintan.
“Selain pembangunan fisik, kita juga sudah merancang akan memperkuat sistem kelistrikan di pulau-pulau yang belum diterangi oleh PLN,” jelasnya.
Untuk di Kabupaten Karimun, lanjutnya, sejumlah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan yakni kelanjutan pembangunan tanggul Urung dengan anggaran Rp 40 miliar.
Selain itu ada juga pembangunan jembatan penghubung Urung-Belat. Khusus untuk proyek itu, Pemprov Kepri akan melakukan sistem sharing bersama Pemkab Karimun. Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan itu cukup besar.
“Kita juga akan melakukan peningkatan Puskesmas di Kecamatan Kundur menjadi rumah sakit tipe D. Nantinya puskesmas itu akan memiliki ruang ruang rawat inap, alat kesehatan, dan penambahan tenaga medisnya. Sehingga masyarakat tidak perlu repot ke Karimun,” pungkasnya.(kar)
