TANJUNGPINANG (HAKA) – Berdasarkan data dari Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, hingga Kamis (30/1/2025), belum ada serapan anggaran dalam APBD Kepri 2025 baik pendapatan maupun belanja daerah.
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara.
“Iya, memang belum ada yang jalan,” ujar Adi saat dikonfirmasi, hariankepri.com, kemarin.
Menurutnya, penyebab keterlambatan ini, adalah proses perhitungan ulang alokasi belanja yang sedang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
“Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sekarang kita sedang melakukan efisiensi belanja sesuai arahan tersebut, makanya kegiatan belum bisa berjalan,” jelasnya.
Ia menargetkan bahwa proses efisiensi belanja ini akan rampung pada pekan pertama Februari. Setelah itu, Pemprov Kepri akan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar perubahan belanja APBD akibat efisiensi tersebut.
“Dengan demikian, kemungkinan di pertengahan Februari anggaran dan kegiatan baru bisa berjalan,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menargetkan Januari 2025 anggaran di APBD Kepri 2025 sudah berjalan. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran bisa maksimal.
“Supaya penyerapan anggaran maksimal, kita harus pastikan Januari anggaran itu sudah bisa jalan,” kata Ansar di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Senin (23/12/2024) lalu.
Sebagai informasi, dalam APBD 2025, Pemprov Kepri menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 3,918 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,760 triliun, Pendapatan Transfer Rp 2,157 triliun, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp 1,324 miliar
Sementara itu, belanja daerah juga ditetapkan sebesar Rp 3,918 triliun dengan prioritas utama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Seluruh belanja tersebut tersebar di 45 OPD di lingkungan Pemprov Kepri.(adv)
