TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kepri, untuk memaksimalkan tracing di wilayahnya masing-masing.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menyebut, persoalan tracing yang masih belum terlalu maksimal, membuat level PPKM di wilayah Provinsi Kepri masih berada di level 3.
Padahal kata dia, jika melihat dari indikator penilaian level PPKM di Kepulauan Riau, sudah menunjukkan perbaikan yang bagus beberapa minggu terakhir.
Seperti angka kasus positif harian, angka keterisian rumah sakit, dan angka kematian sudah menunjukkan penurunan yang drastis.
“Beberapa kabupaten dan kota seharusnya sudah turun ke level II atau level I. Kita berharap kepala daerah dapat bekerja lebih maksimal lagi melakukan perbaikan-perbaikan disektor-sektor yang menjadi catatan (tracing,red),” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan PPKM di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (23/9/2021) malam.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Lamidi, menambahkan, untuk semakin mempercepat tracing di Kepri, Gubernur bersama dengan Kapolda Kepri dan Danrem 033/WP, sudah bersepakat untuk membentuk satuan relawan di masing-masing kecamatan.
Satuan relawan tersebut, sambungnya, berjumlah tiga orang yang terdiri dari aparat TNI-POLRI dan tenaga puskesmas.
“Tugas dari satuan relawan adalah melakukan tracing dari rumah ke rumah sekaligus memasukkan data tracing ke aplikasi SiLacak. Jadi ini untuk memantapkan lagi tracing kita, nanti kita juga akan memberikan mereka intensif transportasi selama tiga bulan sampai dengan Desember,” jelasnya.
Wakil Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana dalam kesempatan itu, menjelaskan ada dua komponen utama yang menjadi asesmen levelisasi Covid-19 oleh pemerintah pusat.
Yakni transmisi komunitas dan kapasitas respon. Masing-masing komponen tersebut selanjutnya terdiri dari tiga indikator. Komponen transmisi komunitas terdiri dari indikator kasus konfirmasi, rawat inap, dan kematian. Sementara komponen kapasitas respon terdiri dari indikator testing, tracing, dan treatment.
“Dari keenam indikator terhadap dua komponen asesmen tersebut, yang masih menjadi hambatan untuk penurunan level ada di rendahnya capaian tracing di beberapa daerah,” jelasnya.
Contohnya seperti di Kota Batam sebagai gambaran. Saat ini kasus konfirmasi di Kota Batam sudah menyentuh angka 3,50 per 100 ribu penduduk dalam satu minggu, menurut asesmen angka tersebut sudah berada di tingkat I.
Kemudian, rawat inap rumah sakit di Kota Batam berada di angka 7,65 per 100 ribu penduduk dalam satu minggu atau berada pada tingkat 2. Begitu juga dengan angka kematian yang ada di angka 0,58 per 100 ribu penduduk yang berada di level I.
“Namun angka tracing di Kota Batam saat ini baru mencapai angka 4,86 rasio kontak erat. Artinya dalam 1 kasus positif Covid-19, Pemerintah Kota Batam hanya menelusuri sebanyak 4 orang lainnya,” paparnya.
Angka tersebut, ujarnya, dari standar WHO yang menetapkan setiap 1 kasus positif maka harus dilakukan tracing terhadap 15 orang lainnya.
Untuk mempercepat tracing sesuai dengan standar WHO, maka Tjetjep Yudiana memberikan arahan kepada kabupaten dan kota sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri agar melakukan tracing terhadap tetangga di sekeliling lingkungan sampai dengan 15 orang di lokasi kasus positif itu berada.
“Dari data NIK yang sudah kita tracing kepada tetangga-tetangga mereka, data tersebut dimasukkan ke aplikasi SiLacak dan diteruskan ke aplikasi PeduliLindungi sehingga nanti akan terdeteksi apabila ada kontak erat suspek Covid-19 yang ingin memasuki tempat-tempat umum,” tuturnya.(kar).