TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menekankan, bahwa penggunaan dana desa di tahun ini untuk pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, serta mitigasi bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
“Hal ini sejalan dengan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022,” kata Ansar di hadapan camat dan kepala desa se-Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (13/11/2023).
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu melanjutkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Khusus untuk Kepri, ada 275 desa yang tersebar pada lima Kabupaten dengan nilai total alokasi dana desa sebesar Rp 226 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu adalah manifestasi Nawacita Presiden Jokowi yang kedua, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Karena dengan desa yang kuat, akan melahirkan kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga sampai pada negara yang kuat dan tangguh,” tuturnya.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional yang dipandu oleh Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara itu, menghadirkan empat narasumber.
Yakni, Asisten Bidang Intelijen Kejati Kepri Tengku Firdaus, Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Kemendes PDTT, Syahrul, Kepala Bidang PPA II Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepri, Anisah Alfada, dan Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mardiyanto Arif.
Kegiatan workshop juga disejalankan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh Inspektur Daerah dan Kepala Dinas .PMD se-Provinsi Kepri.(adv)
