Oleh:
Suyono Saeran
Tim Khusus Gubernur Kepri
Menyimak dari pernyataan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang disampaikan pada acara Metro Forum menyatakan bahwa, kinerja Gubernur Kepri Ansar Ahmad dikategorikan buruk, saya pikir sangat premature dan tidak didukung datap yang kuat.
Fakta di lapangan, meski Ansar Ahmad dan Marlin Agustina baru menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri selama 1 tahun 6 bulan, mereka telah bekerja dengan serius, dengan berbagi pencapaian yang sangat menggembirakan.
Gubernur Ansar, terus berusaha merealisasikan program pembangunan, yang dijalankan berdasarkan visi misi. Ini juga tertuang dan disahkan oleh DPRD Kepri, melalui perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Kita semua tahu, ketika Ansar Ahmad – Marlin Agustina dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 25 Februari 2021 lalu, Kepulauan Riau dihadapkan pada persoalan yang sangat serius.
Angka pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 3 persen lebih. Pengangguran tinggi akibat dunia usaha dan investasi lumpuh karena hantaman pandemi Covid-19.
Dalam suasana seperti itu, jumlah penduduk miskin di Kepri bertambah 144,46 ribu jiwa pada Maret 2021 atau naik menjadi 6,12 persen, dibanding angka kemiskinan di Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen.
Tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, untuk mengatasi berbagai persoalan daerah yang begitu kompleks. Sementara, APBD Kepri yang tidak begitu besar banyak mengalami refocusing, karena lebih diarahkan untuk menangani Covid-19 yang banyak menelan korban jiwa.
Untuk itu, langkah-langkah strategis Ansar Ahmad di awal pemerintahannya, adalah menyusun program kesehatan, serta kembali menguatkan pondasi perekonomian Kepulauan Riau.
Melihat kondisi Kepulauan Riau yang perlu penanganan cepat, Ansar menyusun roadmap program dan kegiatan selama satu tahun di awal kepemimpinannya, lebih menekankan pada sektor-sektor yang merupakan bagian dari 7 indikator keberhasilan sebuah pemerintahan.
Tujuh indikator tersebut yaitu, pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks, Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, peningkatan sumber daya manusia dan yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah.
Upaya serius yang dilakukan Ansar Ahmad dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, pelan namun pasti membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada September 2021 mampu surplus pada angka 3,43 persen.
Padahal September 2020 angka pertumbuhan ekonomi Kepri terkontraksi pada minus 3,80 persen. Angka pertumbuhan ini terus naik pada tahun 2022 yang pada bulan Juli kemarin, tercatat pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau mencapai 5,01 persen.
Keberhasilan Gubernur Ansar Ahmad dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tentu karena sebuah kesungguhan dalam bekerja menangani pandemi Covid-19 secara masif, yang akhirnya, menimbulkan kepercayaan penuh dari dunia usaha dan investor untuk bangkit kembali.
Selain itu, program-program recovery ekonomi yang bersentuhan dengan dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga dijalankan melalui kemudahan perijinan serta bantuan subsidi pinjaman dengan bunga nol persen.
Kebijakan Gubernur Ansar Ahmad yang lebih konstruktif dan terukur Gubernur ini, mendapat respon luar biasa. Selama tahun 2021, UMKM di Kepri menggeliat tumbuh. Kepercayaan pulih, sehingga dunia usaha kembali bersemangat. .
Menggeliatnya kembali dunia usaha dan investasi juga berdampak langsung pada kenaikan nilai ekspor di Kepulauan Riau. Kondisi ini juga dibarengi dengan, pengendalian inflasi yang berhasil ditekan pada angka 2,26 persen di tahun 2021.
Data BPS, nilai ekspor Kepri tahun 2021 tercatat US Dolar 16 juta lebih, meningkat cukup signifikan dibanding nilai ekspor Kepri di tahun 2020 yang hanya US Dolar 12 juta lebih.
Untuk program pengentasan kemiskinan, terus dimaksimalkan dengan gerak cepat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Berbagai program yang sudah dicanangkan dan dijalankan mampu menurunkan angka kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Angka persentase penduduk miskin di Kepri di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,72 persen, turun menjadi 5,37 persen pada September 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 11,10 persen, juga turun menjadi 10,45 persen pada September 2021.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau juga terus mengalami penurunan, seiring makin menggeliatnya dunia usaha dan investasi.
Pada Februari 2022 angka pengangguran di Kepri sebesar 8,02 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,12 persen, atau turun 2,1 persen.
Berbagai investasi yang masuk di Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga angkatan kerja mampu terserap ke lapangan kerja yang tersedia.
Keberhasilan Gubernur Ansar Ahmad dalam awal kepemimpinannya juga terlihat ketika Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang terus naik.
Pada tahun 2021 lalu IPM Kepri sebesar 75,79 meningkat 0,20 poin atau tumbuh 0,26% dibandingkan capaian tahun 2020. IPM Kepri juga tercatat terbaik se-Sumatera dan terbaik ke 4 se-Indonesia.
