BINTAN (HAKA) – Pengelola Statsiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bintan meminta, Pemkab Bintan dapat memberlakukan kartu kendali solar seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Kita ini satu pulau dengan 2 pemerintahan, jika Kota Tanjungpinang sudah menerapkan, Kabupaten Bintan juga harusnya menerapkan,” kata Ferri Harianto, Pengawas SPBU Kijang km 20, Jumat (24/1/2020)
Menurutnya, pemberlakuan kartu itu solusi ampuh untuk mengurai antrean solar, yang belakangan ini terjadi di seluruh SPBU Kabupaten Bintan.
Karena kata dia, dengan adanya kartu tersebut, hanya masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Bintan saja yang dapat membeli solar subsidi itu. Sehingga, penyaluran solar subsidi bisa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Kalau sekarang sulit, karena tidak mungkin kita cek satu-satu KTP mereka,” ucapnya.
Ia pun berharap, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak hanya diam namun segera mencari solusi untuk persoalan ini.
“Harapan kita, lebih bagus disamakan saja dengan Kota Tanjungpinang, sehingga tidak ada lagi antrean panjang,” harapnya.
Sepanjang pantauan di lapangan, solar subsidi di SPBU Km 20 terpantau habis. Sedangkan di SPBU Km 16, antrean panjang mengular masih terlihat di lokasi itu.
Jamal, salah seorang konsumen yang mengantre di SPBU Km 16 berharap, Pemerintah Kabupaten Bintan dapat segera mencari solusi untuk persoalan ini. Karena kata dia, akibat kondisi itu membuat pekerjaannya menjadi terganggu.
“Harapan kita ada langkah cepat yang diambil oleh pemerintah untuk membantu masyarakat seperti kami. Apapun solusinya itu kita ikut saja, yang penting kita tak susah lagi untuk mendapatkan solar,” pungkasnya. (ndi)
