TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan, pada tahun anggaran 2023 mendatang, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,062 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Kepri.
“Angka itu sebesar 30,52 persen (dari belanja APBD Kepri tahun 2023),” katanya Senin (7/11/2022).
Kemudian, untuk anggaran pendidikan pada tahun 2023 mendatang dialokasikan sebesar Rp 983 miliar atau 23,92 persen dari belanja APBD Kepri tahun 2023. Sedangkan di sektor kesehatan dialokasikan Rp 497 miliar atau 16,96 persen dari belanja di APBD tahun 2023.
“Untuk fungsi pengawasan sebesar Rp 36 miliar atau 0,90 persen, belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp 16,8 miliar atau 0,41 persen,” jelasnya.
Ansar menjelaskan, pengalokasian belanja tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pada tahun anggaran 2023, belanja Pemprov Kepri di ditetapkan sebesar Rp 4,11 triliun, angka tersebut naik sebesar Rp 630 miliar jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang sebesar Rp 3,870 triliun.
“Atau naik sebesar 15,34 persen dari APBD Murni tahun 2022. Sedangkan untuk pendapatan daerah pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3,995 triliun, naik Rp 515 miliar dibanding APBD Murni tahun 2022,” paparnya.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah, pada APBD Kepri tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 115 miliar. Pembiayaan daerah tersebut, jelasnya, terdiri dari penerimaan dan juga pengeluaran.
Dari sisi penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 200 miliar, dan pengeluaran untuk pembayaran hutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 84 miliar.
Disampaikannya juga, pada tahun 2023 Pemprov Kepri telah menetapkan tiga prioritas utama pembangunan di Provinsi Kepri.
Ketiga prioritas tersebut, yakni, optimalisasi perekonomian daerah, pembangunan infrastrukur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
“Ketiga prioritas pembangunan daerah terebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan,” tuturnya.(kar)
