TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) didesak segera menerbitkan, Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Irwansyah, Senin (14/1/2019).
“Kami meminta Gubernur dan Sekda untuk segera menyelesaikan adiministrasi penetapan PPK dan PPTK,” ujarnya.
Politisi PPP ini mendesak paling lambat akhir Januari 2019 ini Pemprov Kepri sudah merampungkan seluruh administrasi penetapan PPK dan PPTK. Tujuannya agar serapan anggaran APBD Pemprov Kepri 2019 ini dapat lebih maksimal.
“Tidak ada alasan untuk menunda karena Desember APBD sudah disahkan dan disetujui oleh Mendagri dan di Desember juga DPA juga diserahkan,” tuturnya.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur maupun Sekdaprov Kepri telah menegaskan, bahwa anggaran APBD tahun 2019 ini diminta untuk segera dijalankan.
Namun, perintah sekda ini tidak didukung oleh instrumen administrasi lainnya, berupa SK-SK untuk pelaksana kegiatan di masing-masing OPD. Termasuk Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) yang belum terinstal di beberapa bendahara OPD. (kar)