
TANJUNGPINANG (HAKA) – Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang tahun anggaran 2024 menunjukkan hasil positif.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melaporkan bahwa realisasi APBD mencapai kinerja yang baik, dengan pendapatan daerah menyentuh angka 92,62 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Dari total anggaran pendapatan sebesar Rp 4,275 triliun lebih, telah terealisasi Rp 3,959 triliun lebih,” katanya kepada wartawan belum lama ini.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sektor dengan pencapaian tinggi, mencapai Rp 1,981 triliun lebih atau 98,08 persen dari target Rp 2,020 triliun. Sementara itu, pendapatan dari Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp 1,976 triliun lebih atau 87,84 persen dari target Rp 2,250 triliun.
Dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp 4,071 triliun atau 92,24 persen dari total anggaran Rp 4,414 triliun. Anggaran ini mencakup belanja operasional Rp 2,987 triliun, belanja modal Rp 307,344 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 2,065 miliar.
Ansar juga memaparkan capaian indikator pembangunan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024. Dari 368 indikator yang ditargetkan, sebanyak 327 indikator masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, sementara hanya dua indikator yang masuk kategori “Rendah”.
“Capaian positif ini merupakan hasil kerja keras bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri,” ujarnya.
Di sektor tugas pembantuan, Pemprov Kepri, mendapatkan alokasi Rp 20,202 miliar untuk mendukung sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, hingga Perindustrian dan Perdagangan.
“Hingga akhir tahun, realisasi anggaran tugas pembantuan mencapai Rp 19,736 miliar atau 97,69 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Ansar menegaskan bahwa angka-angka realisasi APBD 2024 masih bersifat tentatif karena masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih bersifat tentatif karena sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” sebutnya.(kar)