TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 diproyeksi mengalami defisit. Dari informasi yang dihimpun hariankepri.com, defisit anggaran pada APBD 2021 ini mencapai Rp 518 miliar.
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, ketika dikonfirmasi terkait hal itu membenarkan bila APBD Provinsi Kepri TA 2021 mengalami defisit.
Namun, politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, jika defisit anggaran pada APBD 2021 ini tidak sampai Rp 518 miliar.
“Benar, APBD kita defisit. Tapi tidak sebesar itu lah (Rp 518 miliar,red), namun memang dan pasti APBD Kepri mengalami defisit,” katanya, Senin (9/8/2021).
Ketua Banggar DPRD Provinsi Kepri ini menjelaskan, defisit anggaran itu dikarenakan tidak tercapainya sejumlah target pajak-pajak serta target pungutan retribusi yang telah ditetapkan.
“Seperti pajak kendaraan yang hingga saat ini belum mencapai target, selain itu retribusi-retribusi juga tidak jalan atau belum ada pemasukan,” tuturnya.
Selain itu, defisit anggaran tersebut juga disebabkan karena pengurangan penerimaan dari pusat yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 50 persen.
“DAU untuk kita dari Rp 1,1 Triliun dipotong 50 persen. Semua ini karena dampak mewabahnya Covid-19,” jelasnya.
Terkait defisit anggaran itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengakui, jika saat ini APBD Provinsi Kepri mengalami defisit.
“Anggaran APBD Kepri memang berat saat ini,” katanya di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Untuk menyikapi hal itu lanjutnya, pihaknya pun terpaksa melakukan perubahan struktur APBD TA 2021. Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiasatinya dengan menghapus, serta merubah sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak.
“Sekarang kita fokuskan untuk masyarakat dalam penanganan penanggulangan Covid-19,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepri, Kamarudin Ali mengharapkan, Gubernur berserta seluruh jajarannya dapat mengatur dan merencanakan program-program pembangunan dengan cermat di tengah kondisi defisit anggaran saat ini.
“Gubernur harus piawai dan saat ini ujian itu harus dilalui. Apabila ini berhasil maka kita apresiasi kinerja gubernur dan jajarannya,” ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri ini.
Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil 2 Bintan – Lingga ini mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan antara Pemprov Kepri dan DPRD Provinsi Kepri defisit anggaran itu dipicu karena tidak tercapainya target pendapatan seperti PAD jasa labuh jangkar, retribusi RZWP3K dan retribusi lainnya.
“Kemarin jasa labuh jangkar ditergetkan sebesar Rp 200 Miliar, retribusi RZWP3K ditargetkan Rp 10 Miliar. Itu semua tak tercapai belum yang lainnya juga tak tercapai,” tuturnya.(kar)
