TANJUNGPINANG (HAKA) – Tiga pekan pasca-disahkan pada Rabu (14/8/2024), anggaran di APBD Perubahan Kepri tahun 2024 hingga kini belum berjalan. Hal itupun berimbas pada tersendatnya keuangan di Pemprov Kepri.
Dampaknya, sejumlah pengusaha yang menjadi mitra di lingkungan Pemprov Kepri mengeluh. Sebab, sudah hampir dua bulan pencairan uang untuk pekerjaan mereka belum dapat dicairkan oleh Pemprov Kepri.
Ryan salah seorang pengusaha menyampaikan, berdasarkan informasi yang ia terima dari Pemprov Kepri, jika uang pekerjaan mereka belum dapat dibayarkan karena, saat ini keuangan Pemprov Kepri dalam kondisi sulit.
“Informasinya, duit lagi tak ada. Mereka (Pemprov Kepri) menunggu APBD P 2024 selesai dievaluasi Mendagri,” katanya, kepada hariankepri.com, Sabtu (7/9/2024).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati ketika dikonfirmasi tak membantah jika saat ini anggaran di APBD P tahun 2024 belum berjalan.
“(Karena APBD P 2024) masih di evaluasi oleh Kemendagri,” ucapnya singkat kepada hariankepri.com.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara mengatakan, saat ini peraturan kepala daerah (perkada) untuk penjabaran APBDP tahun 2024 masih dalam proses evaluasi oleh Kemendagri.
Adi menyebut, jika hasil evaluasi terhadap penjabaran APBDP tahun 2024 itu rampung dievaluasi oleh Mendagri, maka, anggaran yang tersusun di APBD P tahun 2024 sudah bisa dijalankan.
“Untuk kapan waktunya, tergantung hasil evaluasi terhadap penjabaran dokumen APBD P itu selesai dilakukan oleh Kemendagri,” jelasnya, kepada hariankepri.com, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Sebagai informasi, APBD P Kepri tahun 2024 terdiri dari pendapatan daerah Rp 4,43 triliun, bertambah Rp 213,96 miliar dari APBD Murni tahun 2024.
Sedangkan, untuk belanja daerah di APBD P tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 4,57 triliun, naik Rp 224,53 miliar dari APBD Murni tahun 2024. Sementara untuk, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 139,16 miliar.(kar)
