TANJUNGPINANG (HAKA) – Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, menuai reaksi dari banyak pihak.
Salah satunya dari mantan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. Saat dimintai tanggapannya usai menghadiri salah satu acara di Kelurahan Batu IX, Rabu (31/7/2024) malam, Rahma mengaku prihatin dan miris dengan rencana pemotongan TPP itu.
“Saya cukup kaget juga baca berita ada rencana memotong TPP. Apalagi sampai 35 persen,” ucapnya kepada hariankepri.com.
Menurut Rahma, jika TPP mengalami penurunan, ini pasti akan berdampak juga kepada kondisi perekonomian di Tanjungpinang.
“Kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi,” ucapnya.
Ketika ia memimpin dulu, kata Rahma, ia dengan tegas meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjaga kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat.
“Bahkan waktu itu saya juga bermohon kepada DPRD untuk menjaga masalah itu, termasuk urusan gaji honorer,” ungkapnya.
Rahma menegaskan, jika pemotongan TPP terjadi, ini bukan saja mempengaruhi ekonomi, tapi juga pada kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.
Apalagi selama ini, kata Rahma, kebutuhan pegawai tertutupi dari gaji dan TPP. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang lain, seperti honorarium kegiatan.
“Dan bisa saja kalau kebutuhan pegawai dikurangi, dapat menimbulkan potensi pungutan liar atau pungli pada urusan pelayanan ke masyarakat,” imbuhnya.
Ditanya soal pandangannya atas krisis keuangan yang menimpa pemko, Rahma mengatakan, jika berdasarkan yang ia baca di pemberitaan, defisit APBD 2024 ini akibat pemko yang salah menghitung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024.
“Itu kesalahan fatal, jika sampai salah hitung silpa, lalu belanjanya tinggi. Harusnya seimbang antara pendapatan dan belanja,” ucapnya.
Rahma juga mengenang semasa memimpin Pemko Tanjungpinang, ketika dilanda pandemi covid-19. Meski anggaran terbatas, dan banyak yang dirasionalisasi, tapi kebutuhan masyarakat dan TPP untuk pegawai tidak sepeserpun dikurangi.
“Makanya saya prihatin dan miris melihat kondisi ini disaat kondisi pasca-covid semakin membaik kenapa justru pemko krisis. Saya juga dengar insentif yang selama ini diterima oleh masyarakat juga mengalami keterlambatan,” ucap Rahma sambil menutup wawancara.(zul)
